您的当前位置:首页 > 综合 > Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok Minta Penjelasan Relokasi SDN Pondok Cina 1 正文
时间:2025-05-20 10:37:40 来源:网络整理 编辑:综合
SuaraJakarta.id - Dalam waktu dekat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal memanggil quickq会员账号
SuaraJakarta.id - Dalam waktu dekat,quickq会员账号 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk dimintai keterangan terkait penggusuran atau relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat (Jabar).
Pernyataan tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat berada di SDN Pondok Cina 1 ketika menemui orangtua siswa.
"Kita akan memanggil Wali Kota Depok, dan Komnas HAM telah berkomunikasi dengan Gubernur Jabar, Kang Emil untuk mempertimbangkan agar ini bosa ditunda. Karena ini bisa timbulkan persoalan baru," katanya pada Senin (12/12/2022).
Komnas HAM juga bakal melakukan trauma healing terhadap sejumlah siswa dan orangtua yang terdampak polemik tersebut. Lantaran, banyak siswa yang terkena bullying dengan anak-anak seusianya.
Baca Juga:Komnas HAM Sebut Pemkot Depok Pakai Kekerasan Gaya Baru dalam Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1
Orangtua juga terkena tekanan dalam keluarga, lantaran mereka sering ribut dengan pasangan akibat anaknya yang tidak mau pindah. Namun, ada orangtua pria yang tidak mau pusing akan hal ini sehingga meminta sang anak untuk pindah.
"Dampak itulah yang kita pelajari. Dampak terhadap pelanggaran hak. Hak mendapatkan lingkungan sekolah aman dan nyaman, termasuk gangguan ujian. Tadi disampaikan ada trauma, lalu banyak yang dibully. Sehingga mengakibatkan kekerasan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM menyambangi SDN Pondok Cina untuk mengetahui langsung akar permasalahan dari orang tua siswa.
Setelah mendengar perwakilan orang tua siswa, Komisioner Komnas Ham, Putu Elvina mengatatakan reloksi lokasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Depok merupakan kekerasan gaya baru yang dilakukan oleh sistem dan terencana dengan baik.
"Sehingga ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem karena penempatan atau relokasi tsb yg tifak direncanakan dengan baik," katanya.
Baca Juga:Komnas HAM Ikut Bersuara Soal SDN Pondok Cina 1: Hak Pendidikan Harus Dipenuhi
Sebelumnya, orangtua siswa mengeluhkan kondisi yang terjadi saat ini. Pertama, Pemkot Depok ingin melakukan relokasi, namun tidak menyiapkan terlebih dahulu tempat yang layak bagi siswa SDN Pocin 1.
Sebelumnya SelanjutnyaPemprov DKI Kirim Bantuan Logistik ke Cianjur Pakai 15 Truk, Nilainya Capai Rp2 Miliar2025-05-20 10:33
KPU Jakbar Sediakan TPS Khusus Bagi Ratusan ODGJ di Cengkareng untuk Nyoblos Langsung2025-05-20 09:55
FOTO: Libur Tahun Baru dan Antrean Penumpang Rp1 MRT2025-05-20 09:44
PDIP Siap Sambut Parpol 'Balik Kanan' dari KIM Plus di Pilkada Jakarta2025-05-20 09:19
Bekuk Begal Motor di Cipayung, Polisi: Mereka 3 Kali Beraksi2025-05-20 09:19
Polisi Buru Pelaku Jambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Kemayoran, Diduga Pakai Suzuki Satria2025-05-20 09:08
Ditolak Setneg Pakai Wisma Atlet Kemayoran Jadi Gudang Logistik Pemilu, KPU DKI Pilih Opsi Kedua2025-05-20 09:05
Respons Mengejutkan Jokowi Soal Hasil Rapat Baleg DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada2025-05-20 08:55
Pos Indonesia Salurkan Bansos di Daerah Terdampak Erupsi Semeru Lumajang2025-05-20 08:50
Kondisi IHSG pada Awal Perdagangan Pekan Ini, Terapresiasi atau Terkoreksi?2025-05-20 08:00
Truk Terguling dan 1 Motor Terhimpit Peti Kemas Usai Terlibat Kecelakaan di Cilincing Jakut2025-05-20 10:37
Ribuan Orang Wisata ke IKN Saat Libur Natal, Bisa Lihat Apa?2025-05-20 10:26
Trump Kembali Tuntut Powell: The Fed Harus Potong Suku Bunga Lebih Cepat2025-05-20 10:11
Keras! Aktor Reza Rahadian Orasi di DPR: Ini Negara Bukan Milik Keluarga, Lawan!2025-05-20 10:07
Soal Polemik Kali Mampang, Orang PDIP Kembali 'Seruduk' Anies Baswedan: Buat Bersihkan Nama?2025-05-20 09:39
Mas Dhito Realisasikan Bangun Rumah Driver Ojol2025-05-20 09:17
Pembawaan Uang Tunai ke Dalam atau Luar Pabean Indonesia Jadi Modus Cuci Uang2025-05-20 08:56
Respons Mengejutkan Jokowi Soal Hasil Rapat Baleg DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada2025-05-20 08:39
Biaya UKT Naik di Sejumlah PTN, DPR Curigai Pemotongan Subdidi dari Pemerintah2025-05-20 08:32
Anies Baswedan Gak Bisa Seenak Jidat Luncurkan Rumah Sehat, Gilbert PDIP Blak2025-05-20 08:18