您的当前位置:首页 > 探索 > Dishub DKI Anggap LRT Rute Velodrome 正文
时间:2025-05-20 13:42:09 来源:网络整理 编辑:探索
SuaraJakarta.id - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menilai pengadaan rut quickq苹果版安装包
SuaraJakarta.id - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menilai pengadaan rute Light Rapid Transit (LRT) Jakarta Velodrome-Manggarai bakal memberikan dampak positif bagi pelayanan angkutan umum di Jakarta. Salah satunya adalah mengurai kepadatan di Stasiun Kereta Api Manggarai.
Menurut Syafrin,quickq苹果版安装包 jika ada LRT Velodrome-Manggarai maka masyarakat bisa memiliki pilihan tambahan dalam menggunakan angkutan umum. Pelanggan tak lagi memenuhi Stasiun Manggarai karena sudah ada opsi lainnya yang lebih nyaman.
"Justru kita harapkan, dengan adanya stasiun baru LRT Jakarta tentu konsentrasi masyarakat yang berpindah di sana (stasiun Manggarai) juga akan terpecah," ujar Syafrin di Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022).
Jika masyarakat ingin menuju ke arah utara lewat Kelapa Gading, maka adanya rute LRT ini akan membuat mereka sampai dengan lebih cepat ketimbanh naik Commuter Line.
Baca Juga:Ada Instruksi Jokowi, DPRD DKI Kucurkan PMD Rp 442 Miliar untuk LRT Velodrome-Manggarai
"Itu otomatis mereka akan mengalir ke stasiunnya si LRT Jakarta. Jadi justru dengan itu mengurai," tuturnya.
Ia mengakui memang Stasiun Manggarai begitu padat karena menjadi salah satu titik bertemunya banyak orang pengguna kereta dari luar kota. Dengan adanya rute ini, diharapkan Stasiun Manggarai menjadi lebih lengang.
"Sekarang tentu dengan masuknya MRT Jakarta itu akan menambah alternatif masyarakat, selain ada Transjakarta di sana, untuk melakukan perpindahan moda," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 untuk pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) fase 2A trase Velodrome-Manggarai sebesar Rp442 miliar. Anggaran ini diajukan oleh PT MRT Jakarta.
Dalam rapat Banggar DPRD DKI, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, proyek ini awalnya juga sempat mendapatkan penolakan dari Kementerian Perhubungan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga sempat menyatakan tak melanjutkan proyek LRT fase 2A ini.
Baca Juga:Urai Kemacetan di Pagi dan Sore Hari, Kota Bandung Bakal Bangun MRT dan LRT
Setelah adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo, akhirnya diajukan PMD sebesar Rp442 miliar itu.
Sebelumnya SelanjutnyaWakil Ketua DPR Minta Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Investasi Bodong2025-05-20 13:28
Dalam Sidang WIPO ke2025-05-20 13:15
Menteri Ekraf Yakin Peran Seniman Sangat Penting Dukung Kebangkitan Industri Kreatif2025-05-20 12:25
Motif Pria Habisi Pacar Hamil Muda di Jakbar: Belum Siap Nikahi2025-05-20 12:04
Ini 7 Tips Liburan Tetap Happy Meski Sering Hujan2025-05-20 11:47
Literasi Modal Kreativitas Bangun Bangsa Menuju Indonesia Emas 20452025-05-20 11:44
VIDEO: Intip Kompetisi Kue Rumah Jahe di Stockholm Jelang Natal2025-05-20 11:39
BBM Naik, Begini Caranya Biar Dapat BLT2025-05-20 11:35
Ferdy Sambo: Uang di Rekening Ricky dan Yosua Bukan Punya Mereka, Tapi Uang Saya2025-05-20 11:18
Spesifikasi dan Fitur Terbaru Samsung Tab S92025-05-20 11:09
Polisi Kantongi Identitas Penusuk Pengemudi Ojol di Tanah Abang, Lagi Diburu2025-05-20 13:35
Termohon Belum Siap, Sidang PK Saka Tatal di PN Cirebon Dilanjutkan Jumat Besok2025-05-20 13:27
Buruh Bakal Gelar Aksi, Tuntut Gubernur Anies Baswedan: Banding, Dong!2025-05-20 12:56
Digugat Panji Gumilang Rp 5 Triliun, Mahfud MD Diyakini Menang2025-05-20 12:34
7 Kebiasaan Ini Bisa Bantu Bakar Lemak Perut saat Tidur2025-05-20 12:32
Kementerian Ekraf Berupaya Jaga Hak Cipta dan Orisinalitas IP Industri Penerbitan2025-05-20 12:11
Ancaman Hukuman Suami KDRT Istri Hamil Diperberat, Polres Tangsel: Petunjuk Jaksa2025-05-20 12:10
Termohon Belum Siap, Sidang PK Saka Tatal di PN Cirebon Dilanjutkan Jumat Besok2025-05-20 12:09
Kasus Penipuan Robot Trading Rugikan Ribuan Orang Jadi Prioritas Kejagung2025-05-20 11:15
Pertama Kalinya, BPOM AS Ubah Kriteria 'Makanan Sehat'2025-05-20 11:10